Uniknya Debat Kandidat RT (Rukun Tetangga)

Selama ini Debat Kandidat Calon Pemimpin kita ketahui dari Media elektronik, cetak dan alat peraga (spanduk dan baliho) hanya di dominasi oleh Pilkada Dati I untuk pemilihan Gubernur, Dati II pemilihan Bupati atau Walikota serta pemilihan Presiden.
Namun ada keunikan tersendiri dari wilayah terkecil (Rukun Tetangga atau RT) di Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, khususnya di RT 02 RW 12, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat.
Pemilihan RT hanya dilihat sebelah mata oleh warga, namun ada pervedaan di Wilaya/RT 02 yang Ketuai oleh |H. Gahlan Pido, SH., mengelola 85 KK.
Warganya hidup rukun, bergotong royong, tanggap terhadap masalah sosial yang terjadi dan beragam penghuni (berasal dari Sabang sam.pai Marauke), beragam status sosial (dari Profesor, Advokat, karyawan bank, wartawan, wiraswasta, pedawai negeri dan guru).
Pada pemilihan RT sangat unik karena ada KPU RT (Ketua Ir. H. Eko Suyatno), ada Tatib dan persyaratan umum/khusus, itulah potret Demokrasi yang sebenarnya (warga di biarkan sebabasnya memilih). Tidak ada politik uang dan intimidasi, malah sangat elegan dengan kampenya santun, pemasangan alat peraga (spanduk, brosur dan banner), arak-arakan di lingkungan RT, ada debat Visi Misi calon kandidat RT dengan saling menilai lawan, sehingga terjadi 2 putaran yang dihadiri Lurah Jombang H. Mansyur dengan menghabiskan uang proses pemilihan sevesar Rp. 3.5 juta dari urunan warga, kandidat dan panitia KPU RT.
Putaran I pada tanggal 24 April 2010 tersaring H. Dahlan Pido, SH (mendapat 43 suara), Adnan Firdaus (42 suara) dan H. Juliono (25 suara) sehingga ada puratan ke II pada tanggal 8 Mei 2010 dan terpilih secara mutlak dengan suara terbanyak adalah H. Dahlan Pido (99 suara) dari 212 suara, H. Juliono 54 suara dan Adnan Firdaus 39 suara.
Bahkan dalam tatap muka/kangen sapa dengan Ketua PMI Tangsel Ibu Hj, Airin Rachmi Diany, SH., MH., hal ini telah dilaporkan langsung oleh Ketua RT 02 terpilih (H, Dahlan Pido, SH.)
Jika Demokrasi ala RT 02 / 12, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten ini di adopsi oleh wilayah lain akan diperhitungkan, maka RT sebagai wilayah terkecil menjadi barometernya Indonesia kedepan yang lebih baik dalam berdemokrasi, sehingga bisa ada kepercayaan masyarakat pada umumnya.
(Her)

Provinsi Banten Terima Tambahan 2 PNPM Mandiri

Hj. Ratu Atut Chosiyah

TB.Provinsi Banten menerima tambahan dua program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri, sehingga menjadi enam program yang dilaksanakan pada 2010 dari sebelumnya hanya empat program PNPM pada 2009. Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di Serang, Selasa lalu mengatakan, dua tam-bahan program PNPM pada tahun 2010 untuk Provinsi Banten yakni PNPM Mandiri Pariwisata (Prodarwis) dan PNPM mandiri kelautan dan perikanan. Sedangkan PNPM pada tahun 2009 di provinsi Banten menerima empat program yakni PNPM mandiri perdesaan, PNPM mandiri perkotaan, PNPM mandiri infrastruktur perdesaan dan PNPM mandiri usaha agribisnis pertanian (PUAP).

“Saya berharap dengan adanya tambahan program PNPM pada 2010 ini, bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten,” kata Ratu Atut Chosiyah pada sosialisasi PNPM 2010 di Anyer Serang. Atut berharap, program PNPM mandiri di Provinsi Banten bisa ditingkatkan lagi pada tahun berikutnya tidak hanya enam program, karena secara nasional ada 14 jenis program PNPM yang dilak-sanakan, namun dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Atut juga mengatakan, berdasarkan hasil survei dari lembaga independen, dengan dilaksanakannya program PNPM sejak tahun 2007 khu-susnya di Banten, telah menunjukan adanya pening-katan daya beli masyarakat terutama yang menerima program PNPM serta mampu menurunkan tingkat pengang-guran.

Pada PNPM 2009, Lanjutnya, mencakup 106 kecamatan di wilayah Banten yang melibatkan unit pelaksana kegiatan dan badan kerjasama antar daerah, dengan nilai pinjaman bergulir Rp116 miliar dengan penerima manfaat 272 ribu orang dengan rata-rata pinjaman Rp500 ribu serta melibatkan 391 ribu rumah tangga miskin. Atut juga berjanji pada APBD perubahan 2010, pihaknya akan menganggarkan untuk dana operasional se-bagai dana pendampingan PNPM, berupa pemberian ban-tuan operasional masing-masing Rp1 juta untuk setiap unit pelaksana kegiatan (UPK) yang berjumlah 106 UPK.

“Saya mengingatkan pada pengelola PNPM atau UPK di Banten jangan sampai terjadi permasalahan hingga tersandung persoalan hukum,” kata Atut kepada 169 UPK dan badan kerjasama masyarakat (BKM). Sementara itu ditempat terpisah, Kepala Badan Pem-berdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten Sigit Switarto mengatakan, pada tahun 2009 lalu Provinsi Banten mempe-roleh anggaran sekitar 320 miliar untuk empat program PNPM yang dilaksanakan di delapan kabupaten/kota di Banten. “Pelaksanan PNPM 2009 di Banten secara umum berjalan dengan baik,” kata Sigit. *hms

Pendidikan Menjadi Hak Publik

Hj. Airin Rachmi Diany. SH.MH

Pendidikan Menjadi Hak Publik tanpa Kecuali Pendidikan kunci kemajuan ekonomi masyarakat. Dengan pendidikan, masyarakat bisa mengembangkan potensi, keahlian dan pengetahuan untuk memajukan taraf hidupnya.
Ketika taraf hidup meningkat, dengan sendirinya ekonomi masyarakat semakin maju. Karena itu, akses terhadap pendidikan harus terus diperluas agar bisa dinikmati semua kalangan masyarakat. “Tingkat pendidikan sangat menentukan taraf hidup seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka pilihan kerja, karier dan profesi akan semakin luas. Pilihan yang dimiliki seorang lulusan perguruan tinggi jauh lebih luas dibandingkan pilihan yang dimiliki
lulusan SD atau SMP,” kata Hj Airin Selain terkait pilihan kerja dan peningkatan taraf hidup, Ucapnya, Pendidikan lanjut Airin, ada-lah upaya memaksimalkan potensi kemanusiaan. Kesempatan me-maksimalkan potensi hak setiap individu. Karena itu, pendidikan adalah jasa atau layanan yang harus dapat diakses publik tanpa kecuali.
Pentingnya peran keluarga dalam pendidikan dimulai dari keluarga, setelah itu baru dilan-jutkan lingkungan dan sekolah. Sudah seharusnya ada kesela-rasan antara peran keluarga, lingkungan dan sekolah.
“Untuk membentuk pribadi sehat dan seimbang secara intelektual, sosial dan spiritual, harus ada keselarasan antara peran keluarga, sekolah dan lingkungan. Orang tua, tokoh masyarakat dan tokoh agama harus ambil bagian dalam memberikan akses dan meningkatkan kualitas pendidikan,” Tutur ibu dua anak ini.
Pemerhati lingkungan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) ini juga respek dengan kondisi bumi saat ini. Inisiasi-inisiasi yang dia cetuskan dalam menata Kota Tangsel Rumah Kita Bersama merupakan wujud nyata kepe-dulian Airin terhadap kondisi bumi saat ini. Inisiasi penanaman sejuta pohon di Kota Tangsel menjadi bukti kepedulian Airin terhadap lingkungan. Airin juga terus menggembar-gemborkan kampanye Go Green (penghijauan), terutama penanganan masalah sampah. Selain melakukan pelatihan-pelatihan daur ulang sampah menjadi barang berharga kepada para pemuda di Tangsel, Airin juga mengimplemen-tasikannya dengan memberikan sejumlah mesin daur ulang sampah kepada masyarakat.
Tak sampai disitu, terkait permasalahan sampah plastik yang bisa merusak keberlangsungan bumi, Airin juga mewujudkan kepeduliannya dengan membagi-bagikan kantong non plastik kepada masyarakat. Seperti diketahui, sampah plastik meru-pakan sampah yang susah terurai. Butuh ratusan bahkan ribuan tahun agar sampah plastik itu bisa mengurai dengan tanah. Kemudian, ide-ide Airin mengenai lingkungan antara lain dengan mengajak masyarakat agar membuat lubang resapan biopori (LRB). Biopori ini merupakan alternatif untuk mendapatkan air dengan kualitas baik.
“Sudah saatnya kita men-jalankan program go green (penghijauan) dengan mengurangi sampah, berhemat dalam meng-gunakan kemasan dan membiasa-kan diri membawa tas daur ulang. Ini merupakan hal ringan yang mudah dan dapat kita lakukan, asal kita memiliki komitmen kuat untuk mengurangi dampak pemanasan global. Ini demi generasi penerus kita tentu bumi harus tetap kita jaga!” katanya. Selain itu dalam dunia usaha nasional, yang terdiri atas koperasi, usaha negara dan usaha swasta, peran UKM akan semakin kukuh dan menjadi kekuatan ekonomi nasional yang tangguh, melalui penciptaan iklim usaha dan pola perdagangan yang sehat.
Namun, upaya itu harus dibarengi upaya menyuburkan semangat dan kreativitas usaha serta mendorong efisiensi, produktivitas dan daya saing UKM. Bila itu berhasil, kata peraih penghargaan Kartini 2010 itu, UKM menjadi solusi bagi pemberdayaan ekonomi kerak-yatan. “Kemitraan antara berbagai unsur ekonomi nasional, terutama pengusaha kuat dengan peng-usaha kecil, harus terus dibina dan dijalin dalam suasana saling membantu serta saling meng-untungkan,” ujar Airin.
Sedangkan dalam upaya memperluas peran aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi kerak-yatan, lanjut Airin, perlu dikem-bangkan kebijaksanaan yang memajukan golongan ekonomi tertinggal melalui perluasan akses modal, keahlian serta kemudahan memasuki pasar. “Pemerintah wajib membantu dalam memberikan kemudahan modal bagi pelaku UKM untuk meningkatkan daya saing produksinya. Perekonomian mas-yarakat tradisional harus bisa mandiri dengan pemberdayaan yang terus menerus,”tandas ibu dari dua orang anak ini

red.

Siapa Pengganti Menkeu?

-TIRAI BANTEN

Setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengundurkan diri, kini rumor di kalangan politikus Senayan semakin liar. Pertanyaan pun bermunculan, siapa bakal menyusul? Menyusul mengundurkan diri ataupun menyusul menggantikan jabatan yang ditinggal Sri Mulyani. Rumor yang lebih seru lagi bukan sekadar mencari tahu siapa pengganti Sri Mulyani, namun, Wapres Boediono pun dikabarkan bakal menyusul mundur. Mengapa? Sangat logis alasannya, Sri Mulyani dan Boediono keduanya baru saja dan belum tuntas menjalani proses pemeriksaan kasus bank Century oleh KPK. Benarkah Guru Besar Ekonomi UGM yang belum genap setahun menjabat ini bakal ikut mengundurkan diri? Rumor itu bahkan sudah didengar para politikus di 'Senayan'. Seperti yang didengar Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso. ''Itu masih rumor yang perlu dicek,'' katanya di Jakarta, Rabu (5/5).

Ketua DPP Bidang Politik Partai Golkar ini mengaku baru mendengar rumor tersebut. Seandainya pun rumor itu benar, dia tak mau mencampurinya. Partainya tidak dalam kepentingan apa pun untuk segera mengajukan kandidat pengganti Boediono. Dan bila kabar itu benar, lanjutnya, masalahnya tidak sesederhana seperti pengunduran diri Sri Mulyani karena pindah ke Bank Dunia. Boediono, dikatakannya, harus mengajukan pengunduran dirinya hingga ke Mahkamah Konstitusi. ''Saya berharap itu hanya rumor dan saya tidak percaya rumor itu,'' sergahnya. Golkar, ditegaskannya, tidak dalam posisi menyiapkan nama untuk mengisi posisi apa pun termasuk posisi Menteri Keuangan. ''Pidato SBY mengatakan, Sri Mulyani sudah disetujui (menjabat posisi di Bank Dunia). Bukan berarti Golkar lalu mengusulkan nama,'' tegasnya. Golkar menganggap penunjukan nama pengganti Sri Mulyani merupakan hak prerogatif SBY. Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditunjuk sebagai Managing Director Bank Dunia mulai 1 Juni 2010. Sri Mulyani kabarnya sudah mengajukan pengunduran diri dari posisinya sebagai Menkeu. Sri Mulyani akan menggantikan Juan Jose Daboub, yang akan habis masa kerjanya per 30 Juni 2010. Sri Mulyani akan berperan untuk memperkuat dukungan dan implementasi reformasi Bank Dunia. "Dia memiliki kemampuan yang unik dan pengalaman di Grup Bank Dunia, dari suatu titik yang menguntungkan dari negara berpendapatan menengah yang masih menghadapi tantangan kemiskinan yang signifikan," ujar Presiden Bank Dunia, Robert Zoellick, Rabu (5/5). Sri Mulyani merasa terhormat menduduki jabatan penting di Bank Dunia tersebut. "Ini adalah sebuah kehormatan bagi saya dan juga negara saya untuk mendapatkan kesempatan berkontribusi pada misi Bank Dunia yang sangat penting untuk mengubah dunia," ujar Sri Mulyani seperti dikutip dari situs Bank Dunia, Rabu (5/5). Sri Mulyani mengkonfirmasi kebenaran penunjukan dirinya sebagai Managing Director Bank Dunia. Saat ini dia masih menunggu surat persetujuan dari Presiden SBY mengenai sikap Presiden terhadap penunjukan tersebut. "Ya berita itu (penunjukan sebagai Direktur Bank Dunia) benar, dan saat ini saya masih akan tentu saja, bergantung pada persetujuan dan izin Bapak Presiden. Saya masih menjalankan pekerjaan dan proses di Kemenkeu agar bisa melakukan tugas-tugas itu pada minggu transisi. Tapi saya masih tunggu pengumuman Presiden," tuturnya saat ditemui di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Rabu.

( HB)